Pemerintah Resmi Memberlakukan KBLI 2025 Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai penyempurnaan dari KBLI 2020. KBLI terbaru ini mulai diberlakukan pada Juli 2026
5 Lembaga Resmi yang Terlibat dalam Proses Penerbitan SKK Konstruksi Masih banyak tenaga ahli maupun tenaga terampil konstruksi yang beranggapan bahwa proses pengurusan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi hanya melibatkan satu lembaga saja. Padahal,
Dasar Hukum Pencatatan Material dan Peralatan Konstruksi Melalui SIMPK Tertuang Pada PP No. 14 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 Pendahuluan Transformasi digital di sektor jasa konstruksi terus dilakukan oleh pemerintah
Perpanjangan SBUJK Wajib Melampirkan ISO 37001 Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi di sektor jasa konstruksi untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Salah satu persyaratan yang kini
Pengertian SKK Konstruksi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi merupakan bukti resmi bahwa tenaga kerja konstruksi telah memenuhi standar kompetensi sesuai jabatan kerja yang ditetapkan pemerintah. SKK diterbitkan melalui proses sertifikasi yang melibatkan Lembaga Sertifikasi
IUPTLU dan IUPTLS Dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2026 Pengertian IUPTLU dan IUPTLS Menurut Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2026 Pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7
Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2026 Dan Mencabut Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021 Pemerintah Perbarui Standar Perizinan Berusaha Sektor ESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali melakukan penyempurnaan regulasi di sektor
Dasar Hukum Pengajuan SKTTK dan SBUJPTL yang Wajib Dipahami Perusahaan Kelistrikan Pengertian Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021 Dalam menjalankan usaha di bidang ketenagalistrikan, perusahaan tidak hanya dituntut memiliki tenaga teknik yang kompeten, tetapi
PP Nomor 28 Tahun 2025 Resmi Berlaku! dan Mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021 Pemerintah Resmi Mengganti PP Nomor 5 Tahun 2021 Pemerintah Indonesia kembali melakukan penyempurnaan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk Based
SK Dirjen Bina Konstruksi Nomor 33 Tahun 2023 Pengertian SK Dirjen Bina Konstruksi Nomor 33 Tahun 2023 Dalam dunia jasa konstruksi, setiap tenaga kerja yang mengajukan SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi) harus mengacu
