Pemerintah Resmi Memberlakukan KBLI 2025

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai penyempurnaan dari KBLI 2020. KBLI terbaru ini mulai diberlakukan pada Juli 2026 dan menjadi acuan baru dalam penyelenggaraan berbagai layanan perizinan berusaha, termasuk sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), perubahan ini merupakan hal yang sangat penting karena KBLI menjadi dasar penentuan kegiatan usaha pada Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar OSS, hingga Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK).

Apabila kode KBLI perusahaan tidak lagi sesuai dengan klasifikasi terbaru, maka proses pengurusan maupun perpanjangan legalitas usaha dapat memerlukan penyesuaian.

Apa Itu KBLI?

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah sistem klasifikasi resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengelompokkan seluruh jenis kegiatan ekonomi di Indonesia.

KBLI digunakan sebagai dasar dalam berbagai layanan pemerintah, seperti:

• Nomor Induk Berusaha (NIB)
• OSS RBA
• Sertifikat Standar
• Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
• Perizinan sektoral
• Perpajakan
• Statistik nasional

Bagi perusahaan konstruksi, KBLI menjadi identitas utama yang menentukan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan secara legal.

Mengapa KBLI 2025 Diterbitkan?

Pembaruan KBLI dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis.

Beberapa tujuan diterbitkannya KBLI 2025 antara lain:

• mengikuti perkembangan industri nasional;
• menyesuaikan klasifikasi internasional ISIC Revision 5;
• meningkatkan akurasi data ekonomi nasional;
• mendukung implementasi OSS berbasis risiko;
• menyederhanakan klasifikasi lapangan usaha;
• memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Dengan adanya pembaruan ini, pemerintah berharap proses perizinan menjadi lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan perkembangan sektor usaha.

Apa Perbedaan KBLI 2020 dan KBLI 2025?

Menurut publikasi resmi BPS mengenai Tabel Konversi KBLI 2020–KBLI 2025, perubahan kode tidak selalu berarti perubahan jenis usaha. Terdapat tiga pola konversi utama:

1. One to One

Satu kode KBLI 2020 tetap menjadi satu kode pada KBLI 2025.

Artinya, tidak terdapat perubahan ruang lingkup usaha.

2. One to Many

Satu kode lama dipecah menjadi beberapa kode baru.

Biasanya terjadi karena ruang lingkup usaha semakin spesifik.

3. Many to One

Beberapa kode lama digabung menjadi satu kode baru.

Hal ini dilakukan apabila beberapa kegiatan usaha dianggap memiliki karakteristik yang sama.

Mengapa Kontraktor Harus Memahami KBLI 2025?

Banyak kontraktor menganggap perubahan KBLI hanya berdampak pada administrasi.

Padahal, KBLI menjadi dasar dalam berbagai legalitas perusahaan.

Misalnya:

• ✅ Nomor Induk Berusaha (NIB)
• ✅ Sertifikat Standar OSS
• ✅ SBUJK
• ✅ Perizinan Berusaha
• ✅ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
• ✅ Tender Swasta

Jika terdapat ketidaksesuaian antara KBLI dan ruang lingkup usaha, perusahaan dapat mengalami kendala dalam proses administrasi maupun sertifikasi.

Hubungan KBLI dengan SBUJK

SBUJK diterbitkan berdasarkan klasifikasi usaha yang dijalankan badan usaha.

Agar proses sertifikasi berjalan lancar, beberapa dokumen harus saling selaras, yaitu:

• NIB
• KBLI
• Sertifikat Standar OSS
• Akta Perusahaan
• Subklasifikasi SBUJK
• Data OSS

Apabila salah satu dokumen tidak sesuai, badan usaha mungkin perlu melakukan penyesuaian sebelum mengajukan sertifikasi atau perpanjangan SBUJK.

Dampak KBLI 2025 terhadap Pengurusan SBUJK

Dengan diberlakukannya KBLI 2025, setiap badan usaha disarankan melakukan evaluasi terhadap legalitas usahanya.

Beberapa hal yang perlu diperiksa antara lain:

Langkah ini penting agar tidak terjadi kendala pada saat pengembangan atau perpanjangan legalitas usaha.

Apakah Seluruh KBLI Konstruksi Berubah?

Tidak.

Berdasarkan Tabel Konversi KBLI 2020–KBLI 2025 yang diterbitkan BPS, terdapat beberapa kemungkinan:

• ada kode yang tetap;
• ada kode yang berubah;
• ada kode yang dipecah menjadi beberapa klasifikasi baru;
• ada pula kode yang digabung.

Karena itu, setiap badan usaha perlu memeriksa kode KBLI yang tercantum pada NIB dan mencocokkannya dengan tabel konversi resmi BPS.

Apa yang Harus Dilakukan Jika KBLI Berubah?

Jika setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terjadi perubahan klasifikasi, langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Evaluasi KBLI pada NIB

Pastikan kegiatan usaha masih sesuai dengan kode terbaru.

2. Perbarui Data OSS

Lakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan ruang lingkup usaha.

3. Sesuaikan Sertifikat Standar

Apabila tingkat risiko berubah, Sertifikat Standar juga perlu disesuaikan.

4. Evaluasi SBUJK

Pastikan subklasifikasi yang dimiliki tetap sesuai dengan kegiatan usaha.

5. Konsultasikan Sebelum Mengajukan Perubahan

Pendampingan sejak awal akan membantu mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Risiko Jika Tidak Menyesuaikan KBLI

Perusahaan yang tidak melakukan evaluasi terhadap perubahan KBLI berpotensi mengalami beberapa kendala, seperti:

• data OSS tidak sinkron;
• ruang lingkup usaha pada NIB tidak sesuai;
• perlunya penyesuaian saat proses sertifikasi;
• kendala dalam pengembangan bidang usaha;
• proses administrasi yang memerlukan waktu lebih lama.

Melakukan pemeriksaan sejak dini akan membantu perusahaan menjaga konsistensi data pada seluruh dokumen legalitas.

Tips Menghadapi Penerapan KBLI 2025

Agar proses penyesuaian berjalan lancar, lakukan beberapa langkah berikut:

• Periksa KBLI pada NIB.
• Cocokkan dengan Tabel Konversi KBLI 2020–2025 dari BPS.
• Pastikan kegiatan usaha sesuai dengan kode yang digunakan.
• Evaluasi Sertifikat Standar OSS.
• Periksa kesesuaian subklasifikasi SBUJK.
• Konsultasikan perubahan sebelum mengajukan pembaruan data.

Kesimpulan

Penerapan KBLI 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyempurnakan sistem klasifikasi usaha di Indonesia. Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi, perubahan ini perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan NIB, OSS, Sertifikat Standar, dan SBUJK.

Meskipun tidak semua kode mengalami perubahan, setiap perusahaan disarankan untuk mencocokkan kode KBLI yang digunakan dengan Tabel Konversi KBLI 2020–KBLI 2025 yang diterbitkan oleh BPS. Dengan melakukan evaluasi sejak awal, badan usaha dapat memastikan legalitasnya tetap sesuai dengan ketentuan terbaru dan menghindari kendala dalam proses perizinan maupun sertifikasi.

Hubungi Kami

Kami siap membantu kebutuhan legalitas dan sertifikasi perusahaan Anda, meliputi:

• ✅ Jasa Pembuatan SKK Konstruksi
• ✅ Jasa Pengurusan SKK Konstruksi
• ✅ Biro Jasa SKK Konstruksi
• ✅ Jasa Pembuatan SBUJK
• ✅ Jasa Perpanjangan SBUJK
• ✅ Jasa Pengurusan NIB OSS
• ✅ Jasa Sertifikat Standar OSS
• ✅ Jasa ISO 9001
• ✅ Jasa ISO 14001
• ✅ Jasa ISO 37001

📞 WhatsApp: 085183067454

📧 Email: sales@jasa-sertifikasi.com

💬 Direct Chat: https://wa.link/ctwnkd

🌐 Website: https://jasa-sertifikasi.com

Artikel Terkait

• https://jasa-sertifikasi.com/sbujk/
• https://jasa-sertifikasi.com/skk/
• https://jasa-sertifikasi.com/nib/

Referensi Resmi

• Badan Pusat Statistik (BPS), KBLI 2025.
• Tabel Konversi KBLI 2020–KBLI 2025, BPS, 2026.
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
• Kementerian Investasi/BKPM – OSS RBA.