KBLI 2025 Resmi Berlaku Juni–Juli 2026! Apa Bedanya dengan KBLI 2020 dan Apa Dampaknya bagi Pelaku Usaha?
Banyak pelaku usaha saat ini mulai mendengar informasi mengenai KBLI 2025 yang akan menggantikan KBLI 2020 dalam sistem perizinan OSS. Namun masih banyak yang bertanya:
- Apakah harus membuat NIB baru?
- Apakah izin usaha lama menjadi tidak berlaku?
- Apakah KBLI perusahaan harus diubah?
Kabar baiknya, pemerintah telah menegaskan bahwa perizinan usaha yang telah terbit sebelumnya tetap berlaku. Namun pelaku usaha tetap perlu memahami perubahan KBLI 2025 karena beberapa kode usaha mengalami pemecahan, penggabungan, maupun penyesuaian klasifikasi.
Bagi perusahaan konstruksi, kelistrikan, perdagangan, konsultan, manufaktur, hingga sektor digital, perubahan ini sangat penting karena akan berdampak pada NIB, Sertifikat Standar, OSS, dan berbagai perizinan lainnya.
Apa Itu KBLI 2025?
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengelompokkan seluruh kegiatan usaha di Indonesia.
Pada Desember 2025, BPS resmi menerbitkan KBLI 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020 melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Pembaruan ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi digital, teknologi baru, dan aktivitas ekonomi yang sebelumnya belum terakomodasi secara detail. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Kenapa KBLI 2020 Diubah?
Selama lima tahun terakhir, muncul banyak model bisnis baru yang belum terakomodasi secara optimal dalam KBLI 2020.
Contohnya:
✔ Artificial Intelligence (AI)
✔ Content Creator dan Ekonomi Kreator
✔ Carbon Capture dan Carbon Storage
✔ Aktivitas Ekonomi Hijau (Green Economy)
✔ Platform Digital dan Ekosistem Digital Baru
Karena itu pemerintah melakukan penyempurnaan agar klasifikasi usaha lebih relevan dengan perkembangan ekonomi global. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Perbedaan Utama KBLI 2025 dan KBLI 2020
1. Kode Usaha Lebih Detail
KBLI 2025 memberikan klasifikasi yang lebih rinci dibanding KBLI 2020.
Beberapa kode usaha yang sebelumnya digabung kini dipisahkan menjadi beberapa kelompok yang lebih spesifik.
Tujuannya agar kegiatan usaha dapat dicatat dan diidentifikasi dengan lebih akurat. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
2. Ada Aktivitas Usaha Baru
KBLI 2025 memasukkan berbagai aktivitas ekonomi modern yang sebelumnya belum tersedia secara khusus.
Misalnya:
- Artificial Intelligence (AI)
- Content Creator
- Aktivitas Perubahan Iklim
- Carbon Trading
- Carbon Storage
Ini menjadi salah satu pembaruan terbesar dalam sejarah KBLI Indonesia. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
3. Perubahan Struktur Kategori
KBLI 2025 memiliki struktur klasifikasi yang lebih luas dan lebih detail dibandingkan versi sebelumnya.
BPS menyebutkan bahwa KBLI 2025 dirancang untuk mendukung digitalisasi usaha dan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. (Badan Pusat Statistik Kota Sorong)
4. Ada Sistem Tabel Konversi
Untuk memudahkan transisi, BPS telah menerbitkan Tabel Konversi KBLI 2020–2025.
Secara umum terdapat tiga pola perubahan:
One to One
Satu kode lama berubah menjadi satu kode baru.
One to Many
Satu kode lama dipecah menjadi beberapa kode yang lebih spesifik.
Many to One
Beberapa kode lama digabung menjadi satu kode baru.
Karena itu setiap perusahaan perlu melakukan pengecekan KBLI yang digunakan saat ini. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Apakah Harus Membuat NIB Baru?
Ini yang paling sering ditanyakan.
Jawabannya:
Tidak.
Pemerintah telah menegaskan bahwa implementasi KBLI 2025 tidak mewajibkan pelaku usaha membuat izin baru atau NIB baru. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Jika perubahan hanya berupa penyesuaian kode berdasarkan tabel konversi tanpa mengubah substansi usaha, maka proses penyesuaian dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS dan AHU. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Siapa yang Harus Waspada?
Perusahaan yang sebaiknya segera melakukan pengecekan:
✔ Kontraktor dan perusahaan konstruksi
✔ Perusahaan kelistrikan
✔ Konsultan
✔ Perdagangan umum
✔ Industri manufaktur
✔ Perusahaan teknologi digital
✔ Startup dan platform online
Terutama jika perusahaan memiliki banyak KBLI pada NIB.
Apa Dampaknya untuk SBUJK dan Sertifikat Standar?
Bagi perusahaan konstruksi, perubahan KBLI dapat memengaruhi:
- NIB OSS
- Sertifikat Standar
- SBUJK
- Perizinan sektor terkait
- Penyesuaian kegiatan usaha
Karena itu sebelum melakukan pengajuan SBUJK baru atau perpanjangan, sebaiknya dilakukan audit KBLI terlebih dahulu.
Kesimpulan
KBLI 2025 merupakan pembaruan besar yang dilakukan pemerintah untuk menyesuaikan klasifikasi usaha dengan perkembangan ekonomi modern.
Walaupun izin lama tetap berlaku, pelaku usaha tetap perlu memahami perubahan KBLI karena:
✔ Ada kode usaha baru
✔ Ada pemecahan dan penggabungan kode usaha
✔ Ada penyesuaian pada sistem OSS dan AHU
✔ Berpengaruh terhadap legalitas dan perizinan usaha
Jangan tunggu sampai proses tender, sertifikasi, atau pengurusan izin mengalami kendala. Pastikan KBLI perusahaan Anda sudah sesuai dengan ketentuan terbaru.
Hubungi Kami
Kami melayani:
✔ Jasa Pengurusan NIB
✔ Jasa Perubahan KBLI 2025
✔ Biro Jasa OSS
✔ Jasa Sertifikat Standar
✔ Jasa Pembuatan SBUJK
✔ Jasa SKK Konstruksi
✔ Konsultasi Legalitas Perusahaan
📞 WhatsApp: 085183067454
💬 Klik langsung: https://wa.link/ctwnkd
🌐 Website: https://jasa-sertifikasi.com